regular 10

1. Apa pengertian korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor selalu berhubungan dengan Keuangan Negara dan Kerugian Negara. Jelaskan !
Jawab :
Undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi , yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang no 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan yang diemban dalam pengundangan UU TP Korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.
Disamping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
Istilah keuangan negara dalam undang-undang ini tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi:
(ayat 1) ” Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”
dan pasal 3 yang berbunyi:
” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”
Dalam ayat di atas dapat dicermati lebih lanjut yaitu bahwa terdapat 3 pengertian yaitu kegiatan tindak pidana korupsi, pengertian keuangan negara dan perekonomian negara. Lebih lanjut pengertian keuangan negara disebutkan dalam bagian penjelasan umum undang-undang tindak pidana korupsi yaitu bahwa:
”keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
• berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah
• berada dalam penguasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjan dengan negara.
Pada bagian yang sama yaitu penjelasan umum undang-undang no 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beralku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.
Pengertian terakhir adalah tindak pidana korupsi dimana disampaikan bahwa tindak pidana korupsi adalah:
• setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
• Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa undang-undang ini bermaksud mengantisipasi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.
Dalam rumusan diatas pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.
Realita menunjukkan bahwa pendekatan normative tidak mampu memberantas korupsi secara substansial dan kompherensif, sehingga korupsi masih saja terjadi di sana sini, lalu pendekatan apa lagi yang bisa dilakukan guna memberantas korupsi secara substansial dan kompherensif sehingga tuntas? Berikan contohnya?
Jawab:
Salah satu pendekatan strategis yang harus dilakukan segera oleh KAK adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum pidana korupsi kepada masyarakat dan khalayak publik, mulai dari pelosok-pelosok terpencil hingga ibu kota negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan hukum, khususnya hukum pidana korupsi kepada masyarakyat agar paham bahwa korupsi adalah perbuatan melawan moral, nilai-nilai agama, selain perbuatan melawan hukum.
Tindakan bejat seperti korupsi akan turut menggerogoti moral anak bangsa. Tiada kata terlambat untuk melakukan pembenahan dan perbaikan menuju hari esok yang lebih baik. Moral anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa harus dipupuk dan dijaga sejak dini. Globalisasi membuat moral negara-negara kategori dunia ketiga saat ini berada di ujung tanduk. Situasi dan kondisi ini menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa, terutama pemerintah sebagai penanggung jawab dan pengelola negara.
Dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, KPK dapat menggandeng institusi pendidikan tinggi (swasta dan negeri), lembaga swadaya masyarakat lokal, dan para tokoh-tokoh agama untuk menjadi partner kerja dalam proyek ini. Hal ini bermaksud agar semangat dan usaha pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara komprehensif dan holistik dengan demikian semua warga negara Indonesia merasa memiliki tanggung jawab yang sama agar turut serta membasmi penyakit korupsi lenyap dari negara Indonesia.
Terutama bagi institusi pendidikan tinggi, KPK bisa bertindak sebagai fasilitator untuk membantu dalam mendirikan Pusat Kajian Pemberantasan Korupsi (PKPT) yang nantinya bisa melakukan penelitian-penelitian terkait dengan masalah pemberantasan korupsi, lebih lanjut, laporan atau hasil-hasil penelitian dan simposium dari PKPT dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dapat dijadikan sebagai referensi dan patokan oleh KPK pada saat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga dapat menjaling hubungan kerjasama yang solid dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal sebagai partner dalam proyek sosialisasi dan pendidikan hukum pidana. Kerjasama antara KAK dan LSM dapat diwujudkan dengan konsep kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi, sebagaimana tersebut di atas.
2. Salah satu ketentuan pidana di luar kitab UU Hukum Pidana ( KUHP ) diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, coba jelaskan hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
Jawab:
Pasal 103 KUHP mengatakan bahwa ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan (feiten) yg menurut undang-undang atau peraturan lain diancam dg pidana, kecuali ditetntukan lain oleh undang-undang (berdasarkan adagium lex specialis derogate legi generali). Artinya, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulan ketentuan umum tsb. Inilah yg menjadi patokan dalam menganalisis UU PTPK karena mayoritas rumusan delik berasal dari KUHP.
Jelaskan dan bagaimana caranya menentukan suatu perbuatan adalah tindak pidana korupsi?
Jawab:
Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah
• Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
• Perbuatan melawan hukum;
• Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
• Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Yang dimaksud dengan secara melawan hokum dalam pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yang perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.
Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Dalam ketentuan ini kata dapat sebelum terasa merugikan keuangan atau perekonomian Negara menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
3. Sasaran atau subyek hukum yang diancam dengan pidana korupsi adalah penyelenggara negara atau pejabat public. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi yang diajukan ke Pengadilan Tipikor ternyata terdapat beberapa orang swasta yang turut dijadikan terdakwa dan diperiksa di muka hakim. Jelaskan alasannya mereka turut dijadikan terdakwa.
Jawab :
Pihak swasta menurut Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang diluar pengertian pegawai negeri yang sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Advokat, Pemborong, Ahli Bangunan, Penjual Bangunan dan Korporasi yang tidak menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Dari tiga puluh satu Pasal rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang pemberantasan korupsi tersebut, terdapat 14 (empat belas) Pasal yang mengatur tindak pidana korupsi untuk pihak swasta. Hal ini berdasarkan dari subjek pelakunya khusus untuk pihak swasta dan tujuan dari perbuatan.
Dari empat belas Pasal pengaturan tindak pidana korupsi yang untuk pihak swasta tersebut, terbagi lagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tindak pidana merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3) , tindak pidana penyuapan (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf d dan Pasal 13) dan tindak pidana perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) huruf d).

Bestan dellen atau bagian inti delik Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 yang pertama dirumuskan adalah unsure melawan hokum. Berikan penjelasan mengenai unsure melawan hokum dimaksud.
Jawab:
Perumusan yang luas dengan memasukkan unsur melawan hukum sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah membuka kemungkinan terjadinya multi interpretasi melalui interpretasi ekstensif. Hal ini ditandai adanya suatu kecenderungan dalam praktek peradilan dimana para praktisi hukum melalui perdebatan dan polemik yang diajukan dalam requesitoir, pledoi maupun putusan pengadilan menginterpretasikan unsur melawan hukum menurut subyektifitas kepentingan masing-masing. Interpretasi tentang hal ini pada umumnya terjadi dalam peristiwa-peristiwa:
• Seorang yang melanggar hukum peraturan pidana lain (seperti, penyelundupan, pelanggaran pajak, penerimaan kredit secara tidak wajar yang merupakan pelanggaran pidana perbankan, pelanggaran tindak pidana kehutanan dan lain-lain) dimasukkan pula sebagai pelanggaran undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Perumusan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sangat luas dan umum dan bersifat terbuka untuk ditafsirkan yaitu meliputi setiap perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.
Dengan demikian setiap perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana (KUHP maupun perundang-undangan lainnya) asalkan terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat diterapkan sebagai pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sebagai contoh ekstrim dapat di kemukakan misalnya seseorang yang melakukan pencurian mesin komputer milik inventaris kantor pemerintah akan dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri, unsur kerugian keuangan negara. Interpretasi yang demikian tentu saja menimbulkan ketidak pastian hukum, karena orang tidak mengetahui dengan pasti kriteria apa perbuatan yang melanggar ketentuan pidana lain tersebut diterapkan sebagai tindak pidana korupsi dan kapan diterapkan murni pelanggaran tindak pidana lain yang khusus untuk perkara tersebut.
Prof. Oemar Seno Adji SH mengkritik keras cara-cara penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi semacam itu, dengan menyatakan: Tidak dapat di pungkiri, bahwa ada suatu kecenderungan para penegak, “hanteerder” kewenangan dan pengadilan pula, dalam menghadapi suatu perumusan yang luas, umum dan terbuka dalam perundang-undangan mengadakan suatu interpretasi yang extensif. Malahan apabila tidak terdapat hambatan pejabat-pejabat hukum tersebut bersikap berkelanjutan, dan agak ekssesif dalam mengartikan perumusan yang luas terbuka kita. Dapat timbul apa yang dikatakan oleh Pompe “overspanningen” dalam Hukum Pidana, yang meliputi dan memasukkan penerapan peraturan-peraturan hukum, yang dimaksudkan tidak termasuk dalam jangkauan peraturan peraturan dengan rumus yang luas dan terbuka itu.
Interpretasi yang luas dari perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selain menimbulkan ketidak pastian hukum, juga terbukti mengesampingkan nilai dan makna filosofis dari suatu perundang-undangan pidana yang dibuat khusus untuk menghadapi perbuatan yang khusus diatur dalam undang-undang yang di maksud.
Oleh karena itu perlu diadakan pembatasan pengertian dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi yang dirumuskan secara luas dan umum tersebut. Prof. Oemar Seno Adji menganjurkan untuk dilakukan rechtsverfijning (penghalusan hukum) dalam implementasinya oleh hakim yaitu suatu aturan umum itu dibatalkan oleh kekecualian khusus.
Bilamana terjadi suatu peristiwa yang merupakan suatu tindakan tindak pidana penyelundupan maka kepadanya diterapkan dakwaan undang-undang kepabeanan, jika suatu peristiwa pidana merupakan suatu tindak pidana pelanggaran hutan seharusnya hanya diterapkan undang-undang tentang kehutanan, tidak lagi diterapkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa dan Interpretasi Unsur Melawan Hukum
Dalam praktek penegakan hukum sering terjadi polemik antara aparat penegak hukum dengan tersangka / terdakwa dan penasehat hukum dalam kasus pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana pemerintah, menyangkut sistem pengadaan dengan metode penunjukan langsung rekanan.
Dalam pandangan aparat penegak hukum perbuatan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung di interpretasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir perubahan keempat berdasarkan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, sedangkan bagi tersangka, terdakwa maupun penasihat hukum menginterpretasikan bahwa penunjukan langsung tersebut masih dalam batas-batas yang diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
Jika diperhatikan argumentasi yang dikemukakan dalam perdebatan, pada umumnya mereka menafsirkan unsur secara melawan hukum dengan sangat sederhana dan normatif yaitu hanya menggunakan ukuran melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003. Mereka memandang bahwa pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, “identik” dengan pelanggaran unsur melawan hukum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain pelanggaran hukum administrasi sama dengan pelanggaran melawan hukum dalam hukum pidana.
Interpretasi yang demikian itu dirasakan sebagai kesewenang-wenangan yang menimbulkan ketidak adilan dan ketidak pastian hukum. Seyogyanya kaidah teoritis interpretasi hukum, baik yang dikemukakan sebagai doktrin maupun yurisprudensi dipakai secara mendalam, bukan interpretasi yang didasarkan pada logika subyektif.
Penunjukan langsung baru merupakan perbuatan melawan hukum apabila unsur kesengajaan penggelembungan harga atau diikuti dengan penyuapan kepada pejabat yang bersangkutan, suatu pandangan yang menurut asas-asas hukum tidak tertulis dan asas kepatutan merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat.
4. Jelaskan hubungan antara pihak-pihak yang menangani TIPIKOR : Polisi/kejaksaan, Timtas TIPIKOR, dan KPK !
Jawab :
• Aparat Kepolisian
Polisi merupakan salah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undan dan penyidikan. Selain itu polisi juga memiliki hak penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sebagimana yang dijelaskan dalam pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 yang berbunyi ”melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Selain itu kepolisian juga berwenang untuk menghentikan penyidikan sebagaiman yang di ungkapkan dalam pasal 16 bahwa : ” Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : h. Mengadakan penghentian penyidikan”.
• Kejaksaan
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenagan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam kaitanya dengan upaya pemberantasan korupsi kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan sebagaimana yang tertuang dalam pasal UU No 16 Tahun 2004. Wewenang yang dimiliki kejaksaan menjadi lebih sempit sejak ditetapkan UU No 16 2004 yang pada undang-undang sebelumnya (Kepres No 55 Tahun 1991) selain memiliki wewenang penyelidikan dan penuntutan juga memiliki wewenang dalam penyidikan. Meskipun begitu, kejaksaan masih memilki kewenagan secara yuridis dalam penyidikan sebagaimana dalam pasal (27) PP No. 27 Tahun 1983 (tentang pelaksanaan KUHP Bab VII PenyidikanTerhadap Tindak PidanaTertentu) bahwa ”penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan”. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan memiliki wewenang untuk membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainya. Dalam UU yang terakhir ini (UU No 16 Tahun 2004) juga mengurangi wewenang kejaksaan dalam pemberhentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Kepres No 55 Tahun 1991. Meskipun begitu dalam pasal 32 kejaksaan diserahi tugas dan wewenang lain dalam undang-undang sehingga kejaksaan juga memilki wewenang untuk mengelurtkan suarat pemberhentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (SP3) berdasarkan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
• KPK ( Komisi Pemberantas Korupsi)
Pembentukan KPK merupakkan pola baru dalam menindak lanjuti kasus korupsi yang sebelumnya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan diniliai belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemberantas korupsi sehinga diperlukan suatu lembaga yang independen, profesional, dan akuntabel. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2002 huruf b, yaitu bahwa ”Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam dalam memberantas tidak pidana korupsi”. KPK dalam menjalaskan tugasnya sebagai pemeberantas korupsi tidak bertanggung jawab terhadap presiden sebagaimana lembaga seniornya yaitu kepolisian dan kejaksaan tetapi bertanggung jawab langsung terhadap publik atau masyarakat.
Adapun tugas, kewajiban dan wewenang KPK juga diatur dalam UU N0. 30 Tahun 2002. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa KPK memiliki tugas dan wewengan :
• koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
• supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
• melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
• melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi,
• melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Selain itu dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan KPK diberi wewenang yang diatur dalam Melihat wewenang yang diberikan terhadap KPK menunjukkan bahwa ia adalah lembaga superbody yang memiliki wewenang yang dimliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Dalam melakukan tugas dan wewenang di atas, KPK juga memiliki wewenang dalam mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaiman yang tertuang dalam pasal 8. Adapun tugas dan wewenang KPK meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam memberantas korupsi dibatasi melalui pasal 11, yaitu
(1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
(2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat,
(3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pembatasan yang lain bagi KPK adalah selama menjalankan wewenangnya KPK tidak berwenang mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

• Timtastipikor
Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi merupkan lembaga pemerintah dalam menindak lanjuti kasus korupsi yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005. Adapun Timtaspikor ini keanggotaanya terdari dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun tugas dan wewenang Timtastipikor adalah (1) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, (2) mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf, (3) Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, (4) Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena keberadaan Timtastipikor dinilai kurang efektif dan tegas serta kewenagannya tumpang tindih dengan lambaga pemerintah lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK sehingga dikeluarkan Keppres No 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi.
Berdasarkan pasal 44 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TIPIKOR, berbunyi : “ Pada saat mulai berlakunya UU ini, maka UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor ( LN. No. 19, Tambahan LN No. 2958 ) dinyatakan tidak berlaku” maka jika suatu tindak pidana terjadi pada saat berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 namun mencuatnya dan atau penyelidikannya, penyidikannya dan penuntutannya terjadi setelah berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR dan sebelumnya berlaku Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR maka, dalam kondisi demikian apa yang terjadi? Jelaskan !
Hukum Pidana Tambahan dijumpai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab UU Hukum Pidana ( KUHP ) terdapat pula empat jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 UU No 20 Tahun 2001. Sebutkan empat Hukum Pidana Tambahan tersebut beserta contohnya dan bagaimana pendapat anda tentang Hukum Pidana Tambahan menurut UU No 20 Tahun 2001 apabila dibandingkan dengan UU No 3 Tahun 1971. Jelaskan pendapat anda !

5.Dalam merumuskan delik tipikor banyak pakar hukum menilai telah terjadi kekeliruan pada Undang-Undang No .20 Tahun 2001. Jelaskan disertai contoh.
Jawab:
Sering terjadi kekeliruan penerapan hukum berkenaan dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang selalu memandang bahwa bila terjadi kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara, maka berlaku ketentuan perundang-undangan pemberantasan korupsi, padahal menurut hukum tidak semua perbuatan / delik yang menimbulkan kerugian negara adalah korupsi.
Tidak relevan untuk mengaitkan antara tindak pidana pajak, tindak pidana perbankan, tindakan pidana lingkungan hidup dan seterusnya sebagai tindak pidana korupsi. Karena, berdasarkan azas lex specialis sistematic derogat lex generali, pelanggaran terhadap perundang-undangan administrative yang bersanksi pidana (Adomain dari tindak pidana pada perundangan-undangan administratif terkait, bukan merupakan domain dari tindak pidana korupsi
Sebagian pasal-pasal dalam UU TIPIKOR mengadopsi rumusan delik korupsi yang terdapat pada KUHP. Sebutkan pasal-pasal tersebut dan bagaimana jika terjadi benturan antara UU Tipikor dengan KUHP. Jelaskan.
Jawab:
pengaturan tentang perbuatan yang koruptif itu diatur dalam KUHP Bab VIII Pasal 209, 210, 387, 388, dan Bab XXVIII Pasal 415 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425, 435.
Di dalam KUHP Pasal 63 ayat (1) ditegaskan jika suatu tindak pidana masuk ke dalam dua peraturan pidana, maka peraturan pidana dengan ketentuan pidana yang lebih berat, yang harus diberlakukan (asas concursus idealis). Di dalam ayat (2) ditegaskan lebih jauh, bahwa, jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu auran pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. suatu tindak pidana Korupsi,
Penuntutan sebagai tindak pidana korupsi didasarkan pada UU Pemberantasan Korupsi yg berlaku (UU Nomor 31 tahun 1999 std UU Nomor 20 Tahun 2001) sebagai pelaksanaan azas “lex specialis derogat lege generali” yang disebutkan dalam KUHP
6. Menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK dinyatakan sebagai lembaga SUPER BODY karena memiliki kewenangan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengadili pada pengadilan TIPIKOR yang akan segera dibentuk. Apa tugas dan wewenang khusus KPK tersebut. Jelaskan maksudnya!
Jawab :
Tugas : Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan thd tipikor (penindakan) yang :
• Melibatkan aparat hukum/penyelenggara Negara dan orang lain yg ada kaitan dg tipikor yg dilakukan aparat penegak hukum/penyelenggara Negara
• Mendapat perhatian/meresahakan masyarakat
• Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1M
Wewenang :
• Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
• Memerintahkan pada instansi terkait utk melarang seseorang berpergian ke LN
• Meminta keterangan kpd pihak bank atau LK lain ttg keadaan keuangan tersangka/terdakwa
• Memerintahkan kpd pimpinan tersangka utk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
• Meminta data kekayaan/perpajakan tersangka pada instansi terkait
• Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, perdagangan dsb yg diduga ada hubungannya dg tipikor
• Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain utk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di LN
• Meminta bantuan kepolisian/instansi lain utk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

Sementara ini penyelidik, penyidik, dan penuntut KPK masih menggunakan tenaga professional dan fungsional dari institusi lain ( yang bukan direkrut sendiri oleh KPK ). Bagaimana pendapat anda, tentang pelaksanaan tugas penindakan oleh KPK. Bagaimana penuntutan dan mengadili perkara tipikor, kesulitan apa yang dihadapi oleh KPK. Jelaskan pendapat Anda.
Jawab : ga tau, ntah apa L

7. Apa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara? Jelaskan pula penyelenggara Negara yang bersih disertai contohnya!
Jawab:
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan Fungsi Eksekutif,Legislatis dan Yudikatif dan Pejabat Lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundangan yg Berlaku (pasal 1(1) UU 28 Tahun 1999)
Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang Menaati asas2 umum Penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme serta pebuatan tercela lainnya. (Pasal 1(1) UU No.28 Tahun 1999) Contoh : Hakim yg tidak mau disuap demi memenangkan perkara seseorang
Apa yang dimaksud dengan asa Umum Pemerintahan Negara yang Baik? Sebutkan dan Jelaskan 7 ( tujuh ) asas umum penyelenggaraan Negara !
Jawab:
Asas Umum pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi Norma Kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Pasal 1(6) UU No.28 Tahun 1999)

Asas umum penyelenggara negara (Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999)
1. asas Kepastian Hukum
2. asas tata tertib penyelenggaraan negara
3. asas.kepentingan umum
4. asas Keterbukaan
5. asas Proporsionalitas
6. asas profesionalitas
7. asas Akuntabilitas

8. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau LSM berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dan status hukum tersebut. Jelaskan
Jawab:
Pasal 15 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum.
Sementara itu, Pasal 5 (1) PP No. 71 tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau LSM berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum atau rasa aman. Status hukum yang dimaksud disini adalah status seseorang saat menyampaikan suatu informasi, pendapat kepada penegak hukum atau komisi dijamin tetap. Misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka.
Kemudian, Pasal 6(1) PP yang sama menyebutkan penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Dalam hal pengamanan fisik, Pasal (2) peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengamanan fisik kepada pelapor dan keluarganya dapat diberikan apabila diperlukan atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi.
Pasal 41 UU No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencengahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila dikaitkan dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagaimana seharusnya hal ini dalam praktek? Berikan pula pendapat anda, tentang tugas mahasiswa sebagai insan pendidikan yang Bercula Dua . Di lingkungan kampus dan lingkungan Masyarakat.
Jawab : ga tau, saya bukan badak bercula dua L
9. Berikan penjelasan apa sebabnya dikatakan UU No. 31 Tahun 1999 telah memperluas pengertian PNS sebagai pelaku tindak pidana korupsi . Jelaskan pula subyek tindak pidana korupsi lainnya dalam UU No. 31 Tahun 1999.
Jawab :
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 telah memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi Sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Oleh karena, peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum mapun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggunjawabkan dalam hokum.
UU No 20 Tahun 2001 mengatur bahwa gratifikasi kepada PN atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Jelaskan pengertian gratifikasi dan asas yang dianut dalam proses pembuktiannya! Jelaskan.
Jawab :
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 : “Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya”
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “certain cases” khususnya terhadap tindak pidana “gratification” atau pemberian yang berkorelasi dengan “bribery” (suap), misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia. Di United Kingdom of Great Britain atas dasar “Prevention of Corruption Act 1916” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu” (Presumption of corruption in certain cases).
Keluarnya UU Nomor 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban pembuktian dikenal juga dalam rumpun hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia. Secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;
2. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
10. KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum lebih gampang dibubarkan dibandingkan dengan kepolisian dan derajat penghargaan hukum terhadap kedua lembaga tesebut berbeda, dalam hal ini kepolisian lebih tinggi, kenapa demikian?

Jawab :
Kepolisian merupakan salah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undan dan penyidikan.
Selain itu polisi juga memiliki hak penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Sementara itu pembentukan KPK merupakan tindak lanjut atas kasus korupsi yang sebelumnya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan diniliai belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemberantas korupsi sehinga diperlukan suatu lembaga yang independen, profesional, dan akuntabel.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam memberantas korupsi, KPK dibatasi melalui pasal 11, yaitu
(1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
(2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat,
(3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pembatasan yang lain bagi KPK adalah selama menjalankan wewenangnya KPK tidak berwenang mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan dan penuntutan (SP3).
Dalam pada itu apakah KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK bersifat Ad Hoc? Jelaskan alasannya?
Jawab:
UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa kelembagaan KPK bersifat ad hoc (sementara).
Semangat pembentukan KPK adalah untuk memberantas korupsi. Karena itu, lembaga tersebut bersifat ad hoc. Jadi, ketika korupsi sudah berhasil diberantas, KPK akan dibubarkan.

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s