reguler ngasl

Materi Soal: Pembahasan Umum Tipikor
Apa pengertian korupsi dengan melalui pendekatan normatif? Jelaskan
Jawaban:
Pengertian korupsi dengan melalui pendekatan normatif ialah Pendekatan kepada norma hukum yang masih mempunyai beberapa jalur, yaitu:
a. Jalur hukum perdata, Pasal 1365 BW/KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang memungkinkan gugatan terhadap koruptor, terutama koruptor yang telah meninggal dunia. Contohnya kasus Soeharto.
b. Jalur hukum administrasi, dengan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri, ICW.
c. Jalur hukum pidana, contohnya dalam UU Pemilihan Umum, UU Hak Cipta.

2. Materi Soal: Pembahasan Umum Tipikor
Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah tidak setuju penamaan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan judul “UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Mengapa demikian, jelaskan!
Jawaban:

3. Materi Soal: Perbandingan Undang-undang PTPK
Para penguasa dari masa ke masa sesungguhnya memiliki komitmen terhadap pemberantasan TIPIKOR, terbukti mereka mengeluarkan kebijakan pemberantasan korupsi dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada tiga (3) Undang-undang tentang Pemberantasan korupsi, yakni UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001.
Bagaimana hubungan antara ketiga perundang-undangan tersebut. Jelaskan
Jawaban:
Ketiga perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan yang sifatnya khusus (lex specialis) dan saling melengkapi dalam upata memberantas tindak pidana korupsi, namun dalam hal ini berlakulah asas Lex posteriori derogate legi priori, yang artinya peraturan yang baru mengalahkan atau menggantikan peraturan yang lama.

4. Materi Soal: Subyek dan pertanggung jawaban pidana
Sebutkan subyek hukum dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana UU memperlakukan kepada masing-masing subyek hukum tersebut dalam hal sanksi ?
Jawaban:
Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi ada dua, yaitu orang dan korporasi. Dalam hal sanksi bagi subyek hukum orang dapat dikenakan pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP mengenai hukuman. Namun dalam subyek hukum korporasi hanya dapat dikenakan sanksi berupa denda saja.

5. Materi Soal: Subyek dan pertanggung jawaban pidana
Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri… dst.” Jelaskan sifat dan pengertian melakukan hukum dengan TIPIKOR tersebut ?
Mungkinkah ada seseorang tidak sengaja melakukan korupsi ?
Jawaban:
Unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:
a. Setiap orang termasuk korporasi;
b. Memperkaya diri sendiri, orang lain/korporasi;
c. Dapat merugikan keuangan negara;
d. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Sifat daripada perbuatan melawan hukum adalah memaksa (imperati), jadi terhadap siapaun dapat dikenakan pidana.
Terdapat perubahan rumusan “atau patut diketahui…” dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU PTPK Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 2 UU PTPK Tahun 1999. Karena kata-kata patut diketahui berarti culpa, yang berarti kerugian negara yang timbul dapat terjadi karena adanya kelalain. Namun dengan dihapusnya kata-kata tersebut, maka kerugian negara yang terjadi haruslah dengan adanya kesengajaan, jadi tidak mungkin seseorang tidak sengaja melakukan korupsi dapat dikenakan sanksi padanya.

6. Materi Soal: Rumusan dan Delik Korupsi
Seebagian pasal-pasal dalam UU TIPIKOR mengadosi rumusan delik korupsi yang terdapat dalam KUHP. Sebutkan pasal-pasal tersebut dan bagaimana jika terjadi “benturan antara UU TIPIKOR dengan KUHP”. Jelaskan ?
Jawaban:
Ada 13 Pasal yang diadopsi dari KUHP, yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435.
Jika terjadi benturan antara UU TIPIKOR dengan KUHP, maka berlakulah asas lex specialis derogate legi generalis, yang artinya ketentua yang sifatnya khusus mengenyampingkan ketentuan yang sifatnya umum (KUHP = Lex Generalis, UU TIPIKOR = Lex Specialis).

7. Materi Soal: Rumusan dan Delik Korupsi
Dalam rumusan delik korupsi terdapat kalimat: “… dapat merugikan keuangan negara…” Jelaskan pengertian “dapat” tersebut berdasarkan kasus-kasus korupsi yang pernah digelar pada persidangan TIKOR di pengadilan, yang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, salah satu unsurnya disebut “dapat merugikan keuangan negara”.
Jawaban:
Pengertian dapat merugikan keuangan negara, jadi tidak perlu benar-benar telah terjadi keuangan negara. Dengan ‘dapat’ atau mungkin akan menimbulkan kerugian negara, maka bagaian inti dari delik ini telah terpenuhi. Dengan demikian akan mempermudah dalam melakukan pembuktian.

8. Materi Soal: Perbandingan UU PTPK
Jelaskan perbedaan antara UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 dari segala ancaman pidananya dan dari segi asas legalitas ?
Jawaban:
Perbedaan ancaman pidana dan dari segi asas legalitas, perubahan ancaman pidana yang semula seragam dalam dalam UU No. 3 Tahun 1971, yaitu semua jenis delik baik yang bobotnya ringan termasuk delik kualifikasi dengan pidana penjara maksimum seumur hidup dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah. Namun dalam UU No. 31 Tahun 1999 diadakan pembedaan ancaman baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya dan penambahan jumlah denda maksimum menjadi 1 milyar rupiah yang semula 30 juta rupiah.

9. Materi Soal: Komisi dan Pemberantasan Korupsi
Jelaskan bahwa KPK dalam menjelaskan tugasnya berdasarkan pada : (a). Kepastian hukum; (b). keterbukaan; (c). akuntabilitas; (d). kepentingan umum; (e) proporsionalitas

Jawaban:
KPK sebagai lembaga penyelenggara negara menjalankan tugas dan wewenangnya dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berasaskan:
a. Kepastian hukum, berarti KPK dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
b. Keterbukaan, berarti KPK dalam menjalankan kinerjanya membuka diri terhadap masyarakat untuk memproleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
c. Akuntabilitas, berarti setiap kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
d. kepentingan umum, berarti KPK dalam menjalankan kinerjanya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
e. Proporsionalitas, berarti KPK mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban.

10. Materi Soal: Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Bagaimanakah bentuk dan tata cara “peran serta masyarakat” seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000. Jelaskan ?
Jawaban:
– Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran aktif Perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga swadaya Masyarakat. Bentuknya berupa mencari, memperoleh dan memberikan informasi , saran, dan pendapat
– Tata cara peran serta masyarakat dalam memberikan informasi, saran, atau pendapat disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dengan dilengkapi foto kopi identitas diri dan disertai keterangan tersebut yang dilengkapi dengan bukti permulaan

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s