totok 06

1. HUBUNGAN KAUSALITAS
1.) Teori Von Buri ( semua sebab adalah akibat)
Teorinya adalah syarat mutlak. tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat dari pada akibat adalah sebab dari pada akibat. disini dicari banyak atau beberapa sebab yang dinamakan syarat dari akibat itu. adalah tiap perbuatan yang merupakan syarat dari akibat apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk menimbulkan suatu akibat.

2.) Teori Traeger ( teori satu sebab)
teori satu sebab yang dimaksud adalah dari rangkaian perbuatan hanya harus dicari satu sebab saja,
Hubungan nya:
Perumusan aturan/undang2 pasal 2ddan 3 uu ptkp 1999 yg berasal dari pasal 1 angka 1 huruf a dan b uu ptkp tahun 1971 kata LANGSUNG dan tidak LANGSUNG merugikan dihapus karena pengertian tidak langsung seperti dianut teori von buri mengartikan semua sebab atau factor terjadinya adalah SEBAB termasuk sebab yg tidak langsung. Bila ini diterima maka kan terjadi rentetan yang tidak berakhir sampai terjadinya umat manusia sampai Adam. Jadi yang kita anut adalah paham traeger dimana satu sebab adalah yg menjadi seimbang dgn akibat, maka penyebab kerugian negara harus merupakan sebab langsung.

2. Kausa sebab korupsi :
1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan. Kurangnya gaji pegawai negeri ini akan semakin parah apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup pegawai negeri. Kebutuhan akan alat-alat yang berteknologi seperti televisi, hand phone, kendaraan bermotor menambah pengeluaran mereka. Belum lagi gaya berbelanja dengan sistem mencicil dan penggunaan kartu kredit, sampai berbagai macam potongan semakin memberatkan kehidupan pegawai negeri. Hal ini akan membuat pegawai negeri semakin mudah tergoda melakukan korupsi.
2. Latar belakang kultur budaya masyarakat Indonesia. Budaya ini mungkin berawal justru dari sifat kekerabatan masyarakat Indonesia yang gampang memberi bingkisan/ hadiah yang di masa selanjutnya pemberian ini diiringi niat dan maksud atau tujuan tertentu. Penyalahgunaan kewenangan para pejabat juga telah terdeteksi dari zaman Hindia Belanda dimana pejabat pribumi cenderung melakukan penyimpangan karena dapat menjalankan tugas jabatannya di mana saja dan kapan saja, ini kemudian bertemu dengan budaya hadiah di atas yang pada masa selanjutnya seiring berubahnya masyarakat menjadi masyarakat yang hedonis konsumtif yang ingin segala urusan jadi cepat melahirkan suap dan gratifikasi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang Efektif dan efisien. Menurut Prof.Soemitro (Alm) kebocoran anggaran mencapai 30 %, ini menunjukkan berbagai pendidikan, pelatihan maupun penataran seperti P4 tidak mampu mengurangi korupsi apalagi untuk menghentikannya.
4. Modernisasi. Menurut Samuel P. Huntington sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah modernisasi menjadi penyebab korupsi karena :
a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat.
b. Modernisasi membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma tradisional masyarakat, sedangkan norma baru belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh di masyarakat.
c. Modernisasi mengakibatkan perubahan dalam kegiatan sistem politik, yang pada gilirannya memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan yang diatur oleh pemerintah.

3. Pendekatan Normatif
Pengertian korupsi dengan melalui pendekatan normatif ialah Pendekatan kepada norma hukum yang masih mempunyai beberapa jalur, yaitu:
a. Jalur hukum perdata, Pasal 1365 BW/KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang memungkinkan gugatan terhadap koruptor, terutama koruptor yang telah meninggal dunia. Contohnya kasus Soeharto.
b. Jalur hukum administrasi, Keppres 14A tahun 1980 jo Perpres 54 tahun 2010 ttg tata cara rekanan , ICW diubah dgn pengelolaan keuangan negara th 1955, UU 17/2003 keuangan negara, UU no 1 /2004 Perbendaharaan Negara . Serta PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri,
c. Jalur hukum pidana,ruang lingkupnya sangat luas tak hanya materiil dan dan keuangan saja tapi juga korupsi politik, ilmu, sastra dan seni. Contohnya dalam UU Pemilihan Umum, UU Hak Cipta.

4. Subjek Delik Korupsi Pasal 1 UU 31 th 1999

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
5. Pertanggungjawaban pidana lbh luas
a. pasal 38 ptpk in absentia
b. pasal 38 ayt 5 ptpk perampasan jik meninggal
c. unsure langsung tdk langusng / dapat
d. kata menggelapkan pasal 415 kuhp

6. Pengertian melawan hukum dalam pasal uu 31 th 1999
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan, namun apabila perbuatan
tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam
ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian
negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya
tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
melawan hukum scr materil ada 2, pertama ; melawan hukum materil dalam fungsi positif, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum jika perbuatan tersebut tercela (menurut ukuran masyarakat) karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma masyarakat, walaupun sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar

Kedua: Melawan hukum materil dalam fungsi negatif merupakan ajaran yang menyatakan bahwa seseorang yang melanggar suatu ketentuan hukum pidana, dapat tidak dipidana jika sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak ada, atau menurut norma masyarakat perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran). Contoh penerapan ajaran ini misalnya dalam suatu masyarakat penculikan anak perempuan untuk kemudian dinikahkan bukan merupakan perbuatan tercela, namun bagian dari adat masyarakat setempat. Sementara dalam KUHP penculikan merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara. Jika seseorang lelaki dari masyarakat tersebut melakukan perbuatan tersebut maka walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pidana hakim dapat tidak menjatuhkan pidana terhadap lelaki tersebut karena secara materil perbuatan tersebut merupakan bagian dari adat masyarakat tersebut.
Dalam konteks kasus Non Korupsi mungkin masih bisa diterima tapi dalam konteks Kasus Korupsi jaran materiil memunculkan ketidakpastian. Ajaran sifat melawan hukum materiil yang memperbolehkan dilakukan penafsiran terhadap perbuatan korupsi menjadi subyektif sifatnya, tergantung kepentingan aparat penegak hukum yang menangani perkara korupsi tersebut.
Sehingga Mahkamah Konstitusi No 003/IV-PUU/2006 menghapus dimensi ajaran sifatmelawan hukum materiel, yang mana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31/1999 jo No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga MK menghendaki penerapan sifat melawan hukum formil dalam UU Pemberantasan TPK

6. PENGERTIAN KERUGIAN NEGARA
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pe buatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara …” Kata-kata : “… yang dapat merugikan keuangan negara atau per e konomian negara ..” ,
yang dapat di tafsirkan menurut kehendak si apa saja yang membacanya tidak men datangkan kepastian hukum ke pada pencari keadilan dan pe ne gak hukum, karena perbuatan a tau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.

Kekaburan pengertian Keuangan Negara dimulai oleh definisi ke uangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1

Telah ada definisi “Kerugian Negara” yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang ter¬cantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja ma upun lalai”. “Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlah nya…”, memberi kepastian hukum

KERUGIAN NEGARA VS PERSERO
Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta ke kayaan pemilik dan pe ngurusnya. Dengan demikian ke ka yaan BUMN Persero adalah se bagai badan hukum bukanlah ke ka yaan negara. Apabila ada kerugian yang terjadi di suatu BUMN Persero, belum tentu kerugian tersebut mengakibatkan kerugian negara melainkan kerugian tersebut bisa juga merupakan kerugian perusahaan (resiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Pasal 85 ayat 1 dari UUPT hanya menyebutkan secara umum mengenai prinsip itikad baik dan tanggung jawab dari direksi dalam menjalankan perseroan.
Pasal 11 UU No, 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa BUMN Persero tunduk pada UU No. 1 tahun 1995 maka atas kerugian BUMN Persero sebaiknya terlebih dahulu ditempuh mekenisme sebagaimana dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 dan penjelasan umum dari UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kekayaan negara termasuk kekayaan yang negara yang telah dipisahkan pada perusahaan negara adalah keliru sebaiknya ketentuan tersebut diubah menjadi kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam BUMN Persero bukan kategori kekayaan negara sebagaimana dalam Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006.
.
Direksi suatu perusahaan BUMN Perswro dapat dituntut dari segi hukum pidana.Hal ini dapat saja di¬lakukan apabila Direksi ber sang kutan melakukan penggelapan, pe malsuan data, dan laporan ke uangan, pelanggaran Undang-Un dang Perbankan, pelanggaran Un dang-Undang Pasar Modal, pe lang garan Undang-Undang Anti Mo no poli, pelanggaran Undang-Un dang Anti Pencucian Uang (Money Laundering) dan Undang-Undang lainnya yang memiliki sanksi pidana.

KESIMPULAN
Pertama, BPK tidak dapat me me riksa BUMN Persero karena ke ka yaan BUMN Persero bukan ke ka yaan negara. Bila BPK ingin me me riksa BUMN Persero maka Pa sal 23E UUD 45 perlu di a man de men dengan menyebutkan bahwa BPK tidak hanya memeriksa ke u angan negara, tetapi juga keuangan pe ru sahaan swasta. Hal ini ber la wanan dengan latar belakang a da nya BPK sebagai salah satu lem ba ga negara.
Kedua, amandemen perlu di la ku kan terhadap Undang-Undang No. 31 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai pe nger tian tindak pidana korupsi, yaitu : “Tindak pidana korupsi… yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “di gan ti menjadi” tindak pidana ko rup si… yang dapat merugikan ke u a ngan perusahaan swasta, pe ru sa ha an negara, dan jawatan.
Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu dirubah menjadi tidak hanya yang dapat merugikan negara tetapi juga yang tidak merugikan negara, yaitu me ru gi kan perusahaan swasta, karena ko rup si adalah kejahatan.
Ketiga, akhirnya perlu pe ru ba han pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengikuti usul perubahan definisi keuangan ne gara dalam beberapa undang-undang sebelumnya seperti ter se but di atas, sehingga kekayaan BUMN tidak merupakan ke u a ngan negara atau kekayaan negara se bagai pemegang saham, tetapi ke kayaan badan hukum itu sen diri.

7. DELIK
1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).
3. Kelompok delik penggelapan.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion)
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.
Dari rumusan di atas dapat dikatakan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan adanya kerugian negara, tetapi suap-menyuap (baik dilakukan terhadap pegawai negeri, maupun advokat) juga termasuk sebagai tindak pidana korupsi. Suap sendiri berasal dari katabribery yang dapat diartikan sebagai memberikan/menyerahkan kepada seseorang, agar orang tersebut berbuat guna keuntungan (bagi) pemberi.
Ada 13 Pasal yang diadopsi dari KUHP, yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435.
Jika terjadi benturan antara UU TIPIKOR dengan KUHP, maka berlakulah asas lex specialis derogate legi generalis, yang artinya ketentua yang sifatnya khusus mengenyampingkan ketentuan yang sifatnya umum (KUHP = Lex Generalis, UU TIPIKOR = Lex Specialis).

8. GRATIFIKASI
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 : “Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya”
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “certain cases” khususnya terhadap tindak pidana “gratification” atau pemberian yang berkorelasi dengan “bribery” (suap), misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia. Di United Kingdom of Great Britain atas dasar “Prevention of Corruption Act 1916” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu” (Presumption of corruption in certain cases).
Keluarnya UU Nomor 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban pembuktian dikenal juga dalam rumpun hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia. Secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;
2. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

9. PERTIMBANGAN/ LATAR BELAKANG KPK
a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang
terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh
karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara
profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan
keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan
nasional;
b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi
belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana
korupsi;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

10. Peran serta masyarakat Pasal 41 PTPK
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk :
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi
tindak pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang
diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan
sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s